PEMERINTAHAN

VIDEO

HUKUM

BISNIS

POLITIK

HIBURAN

IKLAN BARIS

FOTO

» » Tolak Bertemu ‘Garong’ Tanah M Hendra: Keputusannya Sudah Ingkrah

Rapat antara warga yang menempati sekaligus mendirikan bangunan untuk tempat tinggal di atas tanah milik M Hendra dengan kuasa hukum M Hendra, R Rudi Gunadi dari (LABH-GRASHI), di rumah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cijengkol, Kecamatan Setu, Jafar Umar Sidik (pakai peci putih). (Foto: Dudun Hamidullah)
INIKABAR.com , BEKASI – Keputusan Mahkamah Agung (MA), Reg. Nomor: 2817.K/Pdt/1989, yang dimenangkan M Hendra, warga Taman Bumyagara Blok G 5 No.27 RT 005 RW 003, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, terkesan diabaikan oleh aparat Desa Cijengkol, aparat Kecamatan Setu, dan instansi terkait lainnya.
Terbukti, warga yang diduga ‘menggarong’ sekaligus mendirikan bangunan untuk tempat tinggal di atas tanah milik M Hendra, seluas 11.129 meter yang terletak di Kampung Lubang Buaya, RT 001 RW 004, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dan masih tercatat dalam buku C Desa/Girig No. 17, atas nama Anim bin Rilan itu, masih tetap bercokol dan menolak membongkarnya.
Bahkan, mereka berusaha dengan berbagai cara untuk melawan keputusan yang sudah ingkrah tersebut. Sementara aparat Desa Cijengkol, aparat Kecamatan Setu, dan instansi terkait lain, terkesan cuek atas keputusan MA dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor: 35/Eks/1996/06/Pdt.G/1987/PN.Bks itu.
Padahal, keputusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah ingkrah dan kepemilikannya tidak bisa diganggu gugat, sudah jelas dan sudah selesai; ditetapkan bahwa objek tanah tersebut adalah milik Anim bin Rilan.
“Saat ini kepemilikan tanah tersebut sudah sah secara hukum milik saya. Oleh karena itu, wajib dilindungi secara hukum, karena perolehan haknya didasari atau dilandasi oleh keputusan MA dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi,” kata M Hendra, pemilik tanah di Kampung Lubang Buaya itu, Senin (3/4/2017).

Ironisnya, kata M Hendra, warga yang ‘menggarong’ sekaligus mendirikan bangunan untuk tempat tinggal di atas tanah miliknya itu, melalui kuasa hukumnya, Risman Hadi, sepertinya mau mementahkan keputusan Mahkamah Agung yang sudah ingkrah itu, dengan mengajak pertemuan di kantor Desa Cijengkol.
“Mau apa lagi mereka melakukan pertemuan. Kan, keputusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah ingkrah dan kepemilikannya tidak bisa diganggu gugat, sudah jelas dan sudah selesai; ditetapkan bahwa objek tanah tersebut adalah milik Anim bin Rilan,” cetusnya.
Mengenai kronologi tanah tersebut, M Hendra menjelaskan, pada 1997 ahli waris Anim bin Rilan menjual tanah tersebut kepada Tarmedy Chong. Tanah itu dijual ahli waris, setelah ada keputusan ingkrah dari Mahkamah Agung dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi.
Lalu, pada 1999, Tarmedy Chong menjual tanah seluas 11.129 meter yang terletak di Kampung Lubang Buaya, RT 001 RW 004, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu itu, kepada dirinya.
Selanjutnya, kata M Hendra, pada 2004 dirinya berusaha menemui Kepala Desa Cijengkol, yang saat itu dipimpin Mamo. Tujuannya, kata dia, untuk membuat akte jual beli. Namun, Mamo sangat sulit ditemui. Baik di kantor maupun di rumahnya.
Lebih lanjut diceritakan M Hendra, ketika tanah itu akan dieksekusi, dirinya mengalami musibah. Akan tetapi, dia tetap berusaha bertindak persuasif dengan menemui warga yang diduga ‘menggarong’ sekaligus mendirikan bangunan untuk tempat tinggal di atas tanah miliknya itu, yang difasilitasi Kepala Desa Cijengkol, Iwan, pada 2006.
Namun, Iwan menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Desa Cijengkol, Karmawan. Pada undangan pertemuan pertama, ujar M Hendra, warga tidak datang. Namun, pada undangan pertemuan kedua, mereka datang.
Dalam pertemuan itu, M Hendra tetap bersikap persuasif dengan menawarkan secara baik-baik kepada warga telah mencaplok dan mendirikan bangunan untuk tempat tinggal di atas tanah miliknya itu.
Waktu itu, menurut M Hendra, dirinya akan memberikan uang kerohiman kepada warga masing-masing Rp15 juta. Tapi, alangkah kagetnya M Hendra. Kebaikannya itu justru ditolak warga. “Bukan cuma menolak pemberian saya, tapi mereka malah ngajak berantem,” kata M Hendra.
Anehnya, lanjut M Hendra, pihak desa yang diwakili Sekretaris Desa Cijengkol, Karmawan, terkesan membiarkan kejadian itu. “Dia (Karmawan-red), sama sekali tidak membantu saya. Padahal, saya dipihak yang benar,” ujarnya.
Terkait ajakan warga melalui kuasa hukumnya yang minta bertemu di kantor Desa Cijengkol, M Hendra tegas menolak. “Ngapain saya ketemu mereka. Sebab, tidak ada kasus hukum dua kali di obyek yang sama,” kata M Hendra.
Sebelumnya, kuasa hukum warga, Risman Hadi melalui pesan singkat yang disampaikan kepada kuasa hukum M Hendra, R Rudi Gunadi dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (LABH-GRASHI), Senin (27/3) malam, meminta kuasa hukum M Hendra, R Rudi Gunadi, agar mengagendakan pertemuan di kantor desa.
“Kapan Abang Rudi bisa ketemu dengan saya di kantor desa dan tolong dijadwalkan karena biar saya minta instansi yang berkaitan juga harus hadir diforum stempat biar ini masalah semakin cepat jelas,” demikian pesan singkat Risman Hadi.
Risman Hadi juga meminta hukum M Hendra, R Rudi Gunadi, agar mengajak M Hendra, selaku pemberi kuasa atas lahan dan bukti-bukti kepemilikannya.
“Saya akan menyiapkan warga dengan bukti-bukti kelengkapannya dan mari kita siapkan kebenaran kita sajikan pada masyarakat dan insya Allah kami akan menyiapkan beberapa teman dari media resmi. Baik cetak maupun elektronik, agar masalah ini betul-betul jadi agenda pokok kerja pemerintah daerah Kabupaten Bekasi secepatnya,” kata Risman Hadi. (dun)
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply