» » Lippo Seperti Negara Dalam Negara

Meikarta Lippo Cikarang (Foto: Dok. meikarta-lippocikarang.com)

Laporan : Dudun Hamidullah dari Bekasi Jawa Barat
INIKABAR.com , JAWA BARAT - Dalam siaran pers yang disampaikan kepada media, Lippo Group menyebutkan persiapan kota Meikarta sudah dimulai sejak 2014. Pada tahap pertama lahan yang akan dibangun seluas 22 juta meter persegi untuk perumahan sebanyak 250 ribu unit dan dapat menampung 1 juta jiwa. Diharapkan Desember 2018 sudah siap huni.
Harga tanah di kawasan Meikarta dihargai Rp12,5 juta/m2, menurut mereka 50 persen lebih rendah harga di koridor Bekasi-Cikarang yang sudah mencapai Rp18-20 juta/m2. Harga ini jauh lebih tinggi dan berlipat dibandingkan dengan beberapa lokasi di Kota Bandung.
Pembangunan fisik sudah mulai dilakukan sejak Januari 2016, dengan membangun sekaligus 100 gedung pencakar langit dengan tinggi masing-masing 35-46 lantai.
Perencanaannya sungguh sangat matang dan terancana. Tapi sekali lagi yang mengherankan kok bisa-bisanya Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi tidak tahu dan belum pernah mengeluarkan izin. Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar saking kesalnya sampai menyebut “Lippo seperti negara dalam negara.” Artinya, pembangunan Meikarta itu illegal.
Gaya yang dilakukan oleh Lippo mengingatkan kita pada para pengembang besar di proyek reklamasi Teluk Jakarta. Para pengembang di kawasan ini juga sudah mengiklankan produknya sampai ke media-media di Cina, padahal perizinannya belum tuntas. Mereka agaknya masuk dalam kelompok pengusaha yang menganut paham “jual dulu, izin baru diurus kemudian.”
Nilai total keseluruhan proyek di Teluk Jakarta untuk lahan seluas 5.100 hektar diperkirakan mencapai Rp500 triliun, sementara Meikarta sebesar Rp278 triliun. Bila proyek tersebut telah jadi, nilai ekonomisnya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan kali lipat.
Namun harap dicatat, reklamasi Teluk Jakarta dilakukan oleh 9 pengembang, sementara Meikarta adalah proyek Lippo yang menggunakan dana sendiri dengan menggandeng beberapa partner asing. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan bisnis kelompok usaha yang dirintis oleh taipan Mochtar Riyadi ini.

Harga Tanah Mahal
Coba perhatikan harga tanah yang ditawarkan oleh Lippo Rp12,5 juta/m2. Angkan ini sungguh fantastis. Mengapa bisa begitu mahal? Alasan Lippo karena mempunyai banyak akses transportasi. Salah satunya adalah jalur Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.
Masih ingat soal kontroversi rencana pembangunan jalur Shinkansen sepanjang 142 kilometer ini? Direktur PT KAI Ignasius Jonan adalah penentang keras proyek tersebut. Menurutnya, proyek ini tidak berkeadilan dan tidak ada urgensinya dibangun. Apalagi bila proyek tersebut dibiayai dengan dana APBN.
Jonan menilai jauh lebih penting mengembangkan proyek kereta api Trans-Sumatera atau Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi atau Trans-Papua. Jonan sangat benar, karena jalur Jakarta-Bandung sudah terhubung dengan jalur tol Purbaleunyi, maupun jalur kereta api. Khusus untuk kereta api, tinggal dikembangkan beberapa ruas jalur rel ganda.
Penentangan Jonan berlanjut bahkan ketika dia dipercaya menjadi Menteri Perhubungan Kabinet Joko Widodo. Dia menolak hadir ketika Presiden Joko Widodo melakukan ground breaking, sebagai tanda dimulainya proyek. Namun, Jonan agaknya kalah lobi dibandingkan Menteri Negara BUMN, Rini Soemarno yang menginisiasi proyek tersebut.
Singkat cerita proyek tersebut akhirnya tetap berjalan dengan ditunjuknya China Railway International. Jonan terpental dari posisinya sebagai Menteri Perhubungan. Penunjukkan perusahaan Cina ini juga menimbulkan kontroversi dan sedikit mengganggu hubungan dengan Jepang.
Konsorsium perusahaan jepang yang juga mengincar proyek ini kalah, padahal secara teknologi jauh lebih terpercaya dan berpengalaman. Lobi politik dan bisnis Cina mulai menampakkan tajinya.
Total biaya proyek tersebut sebesar USD 5,5 miliar atau dengan kurs Rp13.600/USD, maka nilai proyeknya setara Rp74,8 triliun. 75 persen dana berupa pinjaman Bank Pembangunan China (CDB).
Pelaksana proyek tersebut adalah PT Kereta Cepat Indonesia China, dengan saham dimiliki PT Pilar Sinergi BUMN, yang terdiri dari 4 BUMN, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Bukan hanya Jonan yang menentang proyek tersebut. Banyak kalangan yang mengkhawatirkan proyek yang didanai dengan menggadaikan aset 4 BUMN tersebut. Bila sampai gagal, aset 4 BUMN itu menjadi taruhannya.
Melalui investasinya, Cina sering menerapkan strategi yang disebut sebagai Turnkey Project. Ini adalah sebuah model investasi asing yang ditawarkan Cina kepada negara peminta dalam satu paket. Mulai dari pendanaan, mesin, bahan baku, manajemen, tenaga ahli, bahkan sampai kuli kasar didrop dari Cina.

Sukses di Afrika
Modus Turnkey Project ini sukses dijalankan di Afrika. Rakyat Cina migrasi besar-besaran bahkan tak sedikit yang menikah dengan penduduk lokal. Televisi BBC pernah membuat sebuah laporan menarik tentang investasi Cina di Gambia dan bagaimana mereka kemudian menguasai ekonomi dan politik negara tersebut.
Bantuan proyek dan tenaga kerja Cina juga membanjiri berbagai proyek di Zambia, Gabon, Angola dan negara yang baru terbentuk Sudan Selatan.
Cengkeraman kuku investasi Cina juga terjadi di Srilanka. Mereka banyak membangun infrastruktur antara lain bandara udara dan pelabuhan laut di Hambantota.
Dengan gelontoran dana jutaan dolar bantuan Cina, proyek mercusuar itu berhasil dibangun. Namun karena letaknya yang cukup jauh – 250 kilometer dari ibukota Kolombo – jumlah penumpang yang sepi, akhirnya proyek bandara itu merugi.
Majalah Forbes pernah membuat laporan menarik dan menggambarkan bandara Hambantota sebagai bandara internasional paling sepi di dunia.
Srilanka tidak bisa membayar utangnya ke Cina sebesar USD 1,1 miliar. Sebagai gantinya, Srilanka menyerahkan pengelolaan pelabuhan tersebut kepada perusahaan Cina.
Sejumlah sumber di kalangan diplomatik menyebutkan pelabuhan laut itu dipersiapkan oleh Cina sebagai pangkalan kapal selam mereka untuk mengawasi Laut Cina Selatan.
Inilah contoh perang assimetris yang sering disebut-sebut oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam berbagai kesempatan.
Dengan munculnya tiba-tiba kota Meikarta, publik menjadi “ngeh” dan mulai mengait-ngaitkan dengan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Meminjam judul buku RA Kartini kita bisa menyebutnya “Habis Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, terbitlah Kota Meikarta.”
Munculnya kota Meikarta yang diambil dari nama ibu James Riady bernama Mei, sekali lagi menunjukkan kepiawaian dan ketangguhan lobi bisnis keluarga Riady. Sebagai pebisnis maupun lobi politik, mereka punya kelas dunia. Langkah mereka seratus bahkan seribu langkah di depan.
Mereka bisa mengubah lahan tempat ‘Jin buang anak’ di ujung paling Timur kawasan Cikarang, menjadi hamparan mutiara yang tak ternilai harganya.
Kepiawaian keluarga Riady sudah terbukti dengan masuknya mereka ke pusat kekuasaan di pemerintahan Amerika Serikat pada masa Bill Clinton menjadi presiden. Mereka bahkan bisa mempengaruhi kebijakan bisnis, politik dan diplomasi AS. William Safire menggambarkan sepak terjang mereka dengan sangat menarik di harian New York Times.
Jadi kalau level Indonesia, apalagi Jawa Barat, buat mereka hanya kelas teri. Kelas ecek-ecek. Melalui kekuatan dana dan kepiawaian lobi politiknya, mereka sudah terbiasa “beternak” penguasa.
Indra penciuman dan instink politiknya sangat tajam. Mereka bahkan bisa mengenali Bill Clinton bakal menjadi penguasa AS sejak dia masih berada di kota kecil Little Rock di negara bagian Arkansas.
Di Indonesia, keluarga ini juga disebut-sebut sebagai dirijen para taipan dalam lobi-lobi politik, termasuk dalam pendanaan pilkada dan pilpres. Namun seperti, (maaf), kentut, lobi politik tingkat tinggi ini bisa tercium baunya, tapi sulit untuk membuktikannya.

Pilkada Jabar
Melihat dinamika politik di Jakarta yang erat kaitannya dengan kepentingan para taipan, utamanya proyek reklamasi, bisa dipastikan kontroversi kota Meikarta sedikit banyak akan mempengaruhi dan ikut menentukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat.
Pilkada Jawa Barat akan digelar pada Juni 2018. Hunian pertama kota Meikarta direncanakan akan diserahterimakan Desember 2018. Lippo dipastikan tidak menginginkan proyek masterpiece-nya terganggu, bila gubernur yang terpilih tidak sejalan dan mendukung proyek terbesar mereka sepanjang 67 tahun kerajaan bisnis itu berdiri.
Dengan mengambil nama ibunya, bagi James, kota Meikarta tampaknya bukan lagi sekadar proyek. Tapi sudah menjadi passion. Jadi tidak boleh ada kata gagal.
Sikap keras Deddy Mizwar yang memperingatkan Lippo agar berhati-hati, jangan membuat “negara dalam negara” bisa menjadi signal kemana haluan politik mereka akan diarahkan.
Bila Demiz, sapaan akrab Deddy Mizwar tak bisa dipengaruhi dan diajak bicara, maka sangat logis bila mereka melirik, atau jangan-jangan malah sudah mempersiapkan calon gubernur lainnya.
Isu yang beredar, James Riady akan mendukung Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta yang akan diusung oleh Partai Golkar, dan kemungkinan didukung PDI Perjuangan. Bila isu ini benar, kemungkinan pertarungan politik seperti di Pilkada DKI Jakarta, akan berulang lagi di Pilkada Jawa Barat.

REDAKSI - www.inikabar.com - Blak Blakan

www.inikabar.com Media Informasi Dan Bisnis.Untuk kerjasama Publikasi,Press Release,Advertorial,Pasang Iklan silahkan hubungi via email ke inikabar@yahoo.co.id
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

SILAHKAN BERIKAN KOMENTAR ANDA