» » Kapolres PurwakartaTindak Tegas,Kades Yang Gelapkan Dana Desa

Laporan : Wawan Setiawan dari Purwakarta Jawa Barat 

INIKABAR.com , JAWA BARAT - Dana Desa adalah dana yang di gelontorkan oleh pemerintah pusat melalui desa yang ada di seluruh indonesia,namun Dana desa acapkali di jadikan bancakan,untuk itu mari kita sama sama untuk mengawasi serta mengawal  dana desa tersebut secara bersama sama guna mencegah terjadinya penyelewengan anggaran,ucap Kapolres Purwakarta AKBP Dedy Tabrani, SIK. M.Si saat memberikan keterangan nya kepada sejumlah awak media di kantor kecamatan kiarapedes selasa 07 Nopember 2017."

Menurut Kapolres Purwakarta AKBP Dedy Tabrani,Sik,Msi dalam sambutannya mengatakan,bahwa Nota Kesepahaman atau MoU tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa baru ditanda tangani oleh Empat lembaga negara yang di antara nya adalah Polri, Kemendes, PDTT dan Kemendagri.

Sehingga, kami dari Pihak Polres Purwakarta baru sebatas melakukan tahapan sosialisasi dengan para kades tentang pembahasan mengenai Dana Desa. Jadi kita masih ikuti dan pada saatnya nanti, tentu mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek dikerjakan, maka pembangunan desa yang bersumber dari DD di Kabupaten Purwakarta ini akan dilakukan pengawasan secara ketat dengan melibatkan Babinkamtibmas di tiap tiap desa,ujarnya." 

Selain itu, Dia menghimbau kepada Para Kades di Kabupaten Purwakarta agar dalam melaksanakan 0penggunaan anggaran Dana Desa mulai dari perencanaan dan pelaksanaan tentunya harus melibatkan seluruh elemen masyarakat di desanya masing-masing. Sehingga, diharapkan pihak desa pun lebih mengedepankan komunikasi dan transparansi terhadap publik.

"Saya harap,seluruh kepala desa di kabupaten purwakarta dalam mengelola serta mengalokasikan dana desa tersebut harus benar benar transparan dan sesuai juklak dan juknis,serta dalam penerapan anggaran yang di keluarkan oleh pihak pengelola harus benar benar diketahui oleh publik,"tandasnya."

Menurutnya,keterbukaan Informasi terhadap warga masyarakat itu harus dilakukan dengan cara bermusyawarah dan nanti hasil dari perencanaan dan pelaksanaan, tentunya segera dibuatkan laporan informasi dana desa yang ditempel atau dipampang di papan nama yang sudah disediakan oleh pihak desanya masing-masing. Bahkan, informasi di mesjid pun harus dilakukan adanya pelaporan terkait dana desa tersebut.

"Bahwa keterbukaan anggaran  itu sudah menjadi keharusan bagi pihak pengelola dana desa itu sendiri, karena anggaran dana desa tersebut sangat banyak manfaatnya dalam kegiatan pembangunan desa menjadi lancar tanpa ada gangguan atau halangan apapun,"terangnya.

Dengan adanya MoU Pihak Polri dan Kementerian Desa, maka Pihak Kepolisian pun nantinya lebih intensif memantau dan mengawasi peruntukan DD tersebut,ucapnya.:

Masih dikatakan Dedy Tabrani,ia menambahkan, Pengawasan itu dilakukan tentu untuk mencegah terjadinya pelanggaran kasus korupsi, sehingga berdampak negatif terhadap program yang ditekankan Pihak Pemerintah Daerah maupun Pusat.

"Jika ada Kades atau Pengelola Dana desa yang nakal dan berani menyelewengkan dana desa,maka kami akan segera panggil.Namun  terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak inspektorat daerah Purwakarta selaku bagian pengawasan administratif maupun fisik.Jika memang didapati ada penerapannya  tidak sesuai dengan peruntukannya, maka tidak segan sehan kami akan mengambil tindakan tegas dan diproses secara hukum,"tegasnya."( Ws )

loading...

REDAKSI - www.inikabar.com - Blak Blakan

www.inikabar.com Media Informasi Dan Bisnis.Untuk kerjasama Publikasi,Press Release,Advertorial,Pasang Iklan silahkan hubungi via email ke inikabar@yahoo.co.id
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

SILAHKAN BERIKAN KOMENTAR ANDA