PEMERINTAHAN

VIDEO

HUKUM

BISNIS

POLITIK

HIBURAN

IKLAN BARIS

FOTO

» » LSM PMPR Indonesia,Mendesak BPK Untuk Mengaudit Pembangunan Pasar Desa Banjar Aur


Laporan Kurniawan dari Mandailing Natal Sumatera Utara

INIKABAR.com , Madina - Mengenai Pembangunan Pasar Desa Banjar Aur Kecamatan Batahan Yang Beberapa waktu Lalu di Ekpos Media ini Sudah selayak nya Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Sumatera Utara Melakukan Audit terkait Pengerjaan nya Yang Diduga Kuat Menyimpang. Pantauan Team Jurnalis dilapangan Pada Selasa 14/11/2017 Lalu Kondisi Pembangunan Pasar Desa Banjar Aur Kecamatan Batahan Sudah Tampak Rusak dibeberapa Titik Pengerjaan. S.Lubis salah satu Warga setempat Kepada Media ini Mengaku Senang Adanya Pembangunan Pasar Banjar Aur Namun Dirinya Menyayangkan Pekerjaan dilapangan. " Kita sangat Senang adanya Perhatian Pemerintah Untuk Membangun Pasar disini Namun Pelaksana nya inilah Yang sangat Kita Sayangkan, sebutnya.

Biaya Pembangunan Pasar Desa Banjar Aur Kecamatan  Batahan Yang Menggunakan Dana APBD Madina tersebut senilai Rp.197.300.000,00 Yang dikerjakan Mulai 12 September - 12 November 2017 Oleh CV.Rahmat Jaya Namora Sebagai Rekanan Pelaksana dilapangan. Namun Hingga Saat Ini Selasa 21/11/2017 Sampai Berita ini Ke Redaksi, Kepala BPMD Kabupaten Mandailing Natal Masih enggan Untuk Memberikan Klarifikasi dan Komfirmasi Mengenai Bobrok Nya Pembangunan Pasar Desa Banjar Aur Oleh CV.Rahmat Jaya Namora Diduga Kuat Sang Kadis Ikut Membenarkan Pelaksanaan Kegiatan Tersebut.

Ditempat Lain  Pebri Ardian Sekretaris DPD LSM PMPR Indonesia Prov.Sumut Kepada inikabar.com pada 21/11/2017, Dirinya Mendesak Agar Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal Beserta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera Melakukan Audit terhadap Pembangunan Pasar Desa Banjar Aur. " Mengenai Pembangunan Pasar Desa Banjar Aur Kecamatan Batahan Yang dikerjakan oleh CV.Rahmat Jaya Namora   untuk Segera dilakukan Audit Oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agar Kita Mengetahui Berapa Kerugian atas Pelaksanaan Yang Diduga Sarat KKN,papar Pebri. Kemudian ditambahkan nya Bupati Mandailing Natal Yang dipimpin oleh Bapak Drs.Dahlan Hasan Nasution Untuk segera Mengevaluasi Kinerja Kadis BPMD Kab.Madina Yang dinilai Gagal dan Lalai Dalam Pengawasan dilapangan Yang Mengakibatkan Kualitas Pengerjaan Buruk Hasil nya. (KH)
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply