» » Pemkab Subang, Terima DIPA Dan Dana Transfer Serta Dana Desa Tahun 2018



INIKABAR.com , JAWA BARAT - Pemerintah Kabupaten Subang, untuk anggaran tahun 2018, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DI PA) dan Dana Transfer ke Daerah serta Dana Desa, sebesar Rp. 2.075. 647.047‎,-

Anggaran diterima Bupati Subang Hj. Imas Aryum ningsih, yang secara langsung diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, selain Bu pati Subag juga Bupati/Walikota serta Para Pimpi nan Satuan Kerja Pusat dan Daerah di Wilayah Pro vinsi Jawa Barat.

Penyerahan berlangsung di Aula Barat Gedung Sate Jalan Diponegoro No.22, Citarum, Bandung Wetan, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Selasa (19/12/2017).

Anggaran tersebut sudah termasuk Dana Desa sebesar Rp. 186.150.082, DAK, DAU dan DBH.

Dengan diserahkannya DIPA dan Dana Transfer ke Daerah serta Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tersebut, Bupati Imas berharap penyerapan anggaran lebih terserap dan terealisasi.

"Kedepan semoga penyerapannya lebih lebih baik dan lebih terserap, karena ini merupakan tahap awal yang disepakati," katanya.

Begitupun Gubernur Aher berharap pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, lebih merata, dan memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) yang lebih besar kepada pembangunan perekonomian kita.

"Penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah," Ungkap Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Aher menuturkan, DIPA memiliki informasi yang komprehensif mengenai outcome dan output yang menjadi target masing-masing Kementerian/Lembaga sesuai dengan rencana kerja pemerintah dan prioritas pembangunan nasional, indikator kinerja dari setiap Kementerian/Lembaga, dan besaran alokasinya.

Untuk tahun 2018, dana APBN yang mengalir ke Provinsi/kabupaten/kota Jawa barat direncanakan sebesar Rp.110,274 triliun lebih, terdiri dari Dana Transfer dan Dana Desa sebesar Rp.66.52 triliun dan Dana yang melalui Kementerian/Lembaga di wilayah Jawa Barat sebesar Rp.43.748 triliun.

Adapun rincian Dana Transfer dan Dana Desa adalah DAU sebesar Rp.34.413 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sesesar Rp.6,086 triliun, DAK Rp.20.620 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 582 miliar dan Dana Desa Rp. 4,823 triliun.

Sementara untuk Pagu DIPA rinciannya terdiri dari Alokasi Kantor Pusat/Vertikal sebesar Rp.12,152 triliun, Kantor Daerah sebesar Rp.30,434 triliun, Dekonsentrasi sebesar Rp.411,415 miliar, Tugas Pembantuan Rp.746,190 miliar, dan Urusan Bersama sebesar Rp.4,337 miliar.

Gubernur Aher pun mengatakan bahwa anggaran Transfer ke Daerah melalui DAU, DAK, DBH dan Dana Desa tahun 2018, diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, serta menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Selain itu, sebut Aher, sebagaimana arahan Presiden, Dana Desa dapat digunakan secara swakelola melalui program padat karya di setiap daerah. Adapun anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 mencapai jumlah Rp 66,52 triliun yang disebar ke seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat. 

"Hal ini menunjukan komitmen desentralisasi dan keberpihakan Pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran, sebagaimana visi pembangunan yang tertuang dalam Nawa Cita," Sebut Aher.

Secara khusus kepada para Bupati/ Walikota di Wilayah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Aher berpesan supaya sesegera mungkin menyampaikan DIPA  APBN dan melakukan koordinasi kepada Perangkat Daerah di wilayahnya masing-masing.

Setelah itu, Aher meminta agar DIPA tersebut menjadi dasar untuk mensinkronkan pelaksanaan anggaran, baik yang didanai dari APBN maupun dari APBD. 

Gubernur juga menginstruksikan Bupati/ Walikota agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran, supaya dapat memberikan capaian hasil yang lebih berkualitas, dan sekaligus dapat menstimulasi kegiatan ekonomi sepanjang tahun 2018 secara seimbang.

"Tak lupa, tingkatkan kualitas pengelolaan APBD dengan menyusun dan melaksanakan APBD secara terukur dan berbasis output, dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat," Katanya.

Tak sampai disitu, Aher juga memberi acuan kepada para penerima DIPA supaya meningkatkan belanja publik sehingga alokasinya bisa lebih besar dari belanja pegawai. Artinya, perlu pengoptimalan penggunaan dana yang bersumber dari Transfer ke Daerah secara lebih produktif.

"Pergunakan DAK Fisik untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, serta dilaksanakan secara benar dan menjauhi tindakan koruptif," Ujar Aher.

Aher juga mendorong sinkronisasi dan sinergi antara kegiatan yang didanai dari belanja APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan Desa, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Serta melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor-honor tim/kegiatan, dan rapat-rapat.

"Tingkatkan kualitas APBD serta segerakan pengesahan APBD tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan di daerah yang bersumber dari APBD dapat segera dilaksanakan tanpa kendala administratif, prosedural atau birokrasi," Tegas Aher.

Tak ketinggalan, Aher pun mendorong peningkatam kompetensi segenap aparatur daerah agar dapat bekerja secara profesional, baik dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid menuturkan, dengan penyerahan dokumen anggaran tahun 2018 yang dilakukan pada menjelang akhir tahun 2017 ini, Kementerian Keuangan mendorong Bupati/Walikota dan Satuan Kerja Pemerintah Pusat, agar dapat segera memulai pelaksanaan program dan kegiatan pada awal tahun 2018.

"Hal ini dimaksudkan agar aspek kualitas pemerintahanan, pelayanan umum dan pembangunan dapat pula segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas secara lebih dini di wilayah masing masing," ucap Yuniar.

Sebagaimana pengelolaan APBN di tingkat pusat, APBN 2018 untuk wilayah Provinsi Jawa Barat juga disusun dengan lebih realistis, kredibel, dan efisien, agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi instrumen untuk mengatasi pengangguran, memperluas kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan. (Deny Suhendar)‎

REDAKSI - www.inikabar.com - Blak Blakan

www.inikabar.com Media Informasi Dan Bisnis.Untuk kerjasama Publikasi,Press Release,Advertorial,Pasang Iklan silahkan hubungi via email ke inikabar@yahoo.co.id
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post