INIKABAR.com , JAWA BARAT - Belakangan ini semakin banyak oknum yang mengatas namakan wartawan diduga gadungan. Celakanya nekat mengambil dana pemaparan dulu dikenal ekspose dari perusahaan yang menyerahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat yang mengatasnamakan wartawan. Bukan hanya itu, uang pun diambil dari pengusaha jasa konstruksi untuk mendapatkan proyek di Dinas Cipta Karya dan Permukiman.
Oknum yang mengatasnamakan wartawan sudah saatnya Kepla Dinas Kominikasi dan Informatika (Diskominfo) melakukan penetertiban oknum yang mendompleng sebagai wartawan. Caranya membuat daftar normatif nama dan media yang telah terdaftar di Dinas tersebut guna mencegah oknum-oknum yang kerab menyatroni kantor Desa/Kelurahan, Kecamatan, Badan, dan Dinas di lingkungan Pemkab Karawang.
Tak sedikit pejabat sering terusik bahkan menjadi tidak tenang bekerja akibat kedatangan oknum diduga wartawan gadungan tersebut di ruang kerjanya. Padahal setiap pintu para pejabat sudah dilengkapi elektronika (finger) yang hanya pegawai di masing-masing instansi yang biasa membukanya.
ilustrasi
Celakanya, para oknum wartawan gadungan tak sungkan menjadi calo proyek ke dinas-dinas, kemudian dijual kepada perusahaan jasa konstruksi.
Padahal Pasal 9, ayat 2 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, "Setiap perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia." Karena itu, Kepala Diskominfo perlu membuat surat nama-nama wartawan yang telah mendaftarkan ke dinas tersebut dan mengirimkan kepada instasi di lingkungan Pemkab Karawang.
Bukan itu saja, paling ironis jika ditelisik bahwa kemampuan ilmu jurnalis yang dimiliki wartawan gadungan itu sangat diragukan dan dipertanyakan. Selain itu, bermodalkan identitas yang begitu mudah didapat dari media abal-abal.
Untuk itu, pencegahan pertama dan paling utama adalah Diskominfo agar wartawan gadungan itu bisa dicegah dalam aksinya menyatroni para pejabat di Pemkab Karawang. Red( Egi Maulana )
