» » LSM PMPR Indonesia,KPK Segera Memanggil Gubernur Jabar



INIKABAR.com , Jawa Barat - Penegak hukum di pusat Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Kejaksaan Agung dan Mabes Polri diminta untuk mengusut Dugaan Korupsi pada Pelaksaanaan Pekan Olah raga Nasional (PON) XIX dan Peparnas XV Jawa Barat tahun 2016 lalu. Dalam pelaksanaan nya dilapangan Terindikasi ajang Korupsi sesuai dengan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat. Dimana dalam penanggung Jawab kegiatan tersebut melibat Gubernur Jawa Barat,Ahmad Heriawan.

Informasi yang berhasil dikumpulkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas biaya langsung personil Sebesar Rp.1.166.496.193,44. Potensi kelebihan pembayaran atas biaya langsung personil sebesar Rp.192.294.349,00 selain itu biaya langsung personil tidak dapat diyakini kewajaran nya sebesar Rp.187.500.000,00.

Kemudian terdapat juga Kekurangan Volume pekerjaan sebesar Rp.1.460.086.842,65 dan terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp.72.331.243,40 serta denda keterlambatan pekerjaan belum dikenakan sebesar Rp.221.862.550,07.

Sementara itu saat Kru media ini bersama LSM PMPRI mencoba konfirmasi pada Senin 28/05 di Kantor Gubernur Jawa Barat terkesan buang bola . Pasal nya dari Bagian Asda I hingga beberapa bagian lain nya saling tuding hingga terakhir di Ruangan Biro Hukum Pemerintah Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Pemprov Jawa Barat mengatakan Surat sudah saya terima hari ini  ke Bagian Hukum dan akan kita pelajari tapi kalo mau cepat langsung ke Dinas Pemuda dan Olah Raga (Disorda) Jawa Barat saja, elak nya.

Kemudian saat disinggung Gubernur Jawa Barat,Ahmad Heriawan selaku penanggung Jawab Pelaksanaan PON XIX dan Peparnas XV Tahun 2016 lalu. Kabag Hukum menegaskan, Ya kan kalau mau cepat dijawab langsung ke Disorda Jabar, ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut Kurniawan Pengurus LSM PMPRI yang ditemui   usai mengkonfirmasi Dugaan Korupsi dalam Pelaksanaan PON XIX dan Peparnas XV tahun 2016 Silam meminta agar penegak hukum segera memanggil Ahmad Heriyawan selaku Gubernur Jawa Barat dan Penanggung jawab kegiatan tersebut.

"Kita minta agar KPK,Kejagung dan Mabes Polri segera panggil Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan selaku penanggung Jawab PON XIX dan Peparnas XV tahun 2016 lalu sesuai dengan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat yang menemukan sejumlah Kerugian Negara,tutupnya.
Penulis : Kurniawan

REDAKSI - www.inikabar.com - Blak Blakan

www.inikabar.com Media Informasi Dan Bisnis.Untuk kerjasama Publikasi,Press Release,Advertorial,Pasang Iklan silahkan hubungi via email ke inikabar@yahoo.co.id
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post