PEMERINTAHAN

VIDEO

HUKUM

PENDIDIKAN

POLITIK

HIBURAN

IKLAN BARIS

FOTO

» » Seruan Komnas Perlindungan Anak : TOLAK CALON LEGISLATIF PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Arist Merdeka Sirait,Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak

INIKABAR.com , Batu Malang - 30/07 : Untuk menjaga kewibaan wakil rakyat (DPRD dan RI), baik ditingkat kota, kabupaten, propinsi dan tingkat pusat,  berdasarkan etika moral dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tahun 2018,  Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait meminta dan menyeruhkan  kepada seluruh masyakat pemilih khususnya pemilih pemula Indonesia untuk tidak memilih calon-calon  legislatif 2019 yang  terlibat sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Arist menambahkan, mengingat kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan oleh UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Perpu Nomor : 01 Tahun 2016  telah dinyatakan dan disetarakan dengan tindak pidana korupsi, terorisme dan Narkoba, tidaklah berlebihan jika Komnas Perlindungan Anak sebagai institusi independen yang diberikan mandat, tugas dan fungsi untuk memberikan pembelaan dan perlindungan anak di Indonesia,  meminta kepada seluruh pegiat dan aktivis Perlindungan anak di Indonesia  maupun  Lemba Perlindungan Anak (LPA) di seluruh nusantara untuk berperan aktif membantu masyarakat melakukan pendataan "cek dan ricek" terhadap  daftar nama-nama calon legislatif 2019 yang terlibat dan pelaku kekeradan seksual terhadap anak di masing-masing daerah pemilihan.

Arist Merdeka Sirait mendesak jika masyarakat menemukan  calon-calon yang akan  maju menjadi anggota legislatif 2019 yang pernah sebagai pelaku kekerasan sekual terhadap anak, Komnas Anak sebutan lain dari Komnas Perlindungan Anak diminta untuk segera melaporkan kepada KPU dimasing-masing daerah untuk segera didiskualifikasi dari pencalonannya karena  cacat moral dan tak pantas dan tak patut untuk mewakili masyarakat khususnya anak, denikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak disela-sela kehadirannya dalam acara pembukaan Jambore Anak Batu 2018 di Balai Kota yang diselengarakan LPA Kota Batu bersama Pemerintah Kota Batu,  di Minggu 30/07.

Menurut Arist  banyak anggota legislatif di beberapa daerah yang telah dinyatakan bersalah secara hukum melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Dalam kurun waktu Januari-Juni 2018 misalnya,  Komnas Perlindungan Anak mencatat ada 8 anggota DPR ditingkat daerah melakukan perbuatan tak terpuji, melecehkan dan melakukan kejahatan seksual.

Oleh sebab itu, untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, dan menjaga kemurnian lembaga rakyat, Arist bersama mitra kerjanya  Lembaga Perlindungan anak didaerah, secara politis dan yuridis sangat setuju diberlakukannya Peraturan KPU tahun 2018.

Untuk mempermuda akses masyarakat pemilih khusus pemili pemula memberikan informasi yang akurat dan tidak fitnah terhadap para calon legislatif yang telah ditetapkan sebagai pelaku kejahatan seksual segera di masing-masing daerah membuka Posko pengaduan dan Informasi. STOP Kekerasan Seksual terhadap anak sudah harga mati. Tidak ada kata damai dan Peratura PKU terus dikawal, demikian ditambahkan Arist.
Penulis : Arist Merdeka Sirait
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post