PEMERINTAHAN

VIDEO

HUKUM

BISNIS

POLITIK

HIBURAN

IKLAN BARIS

FOTO

» » Polrestro Bekasi Gelar Pergeseran Pasukan (Serpas) Amankan Pilkades Serentak


INIKABAR.com , JAWA BARAT - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di wilayah Kabupaten Bekasi akan digelar pada hari Minggu, 26 Agustus 2018 mendatang yang diselenggarakan oleh
 154 desa yang akan ikut berpartisipasi di dalamnya pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). 

Polres Metro Bekasi
bertempat di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Depan Mako Polres Metro Bekasi pada hari sabtu (25/8/2018) 15.00 WIB melaksanakan apel pergeseran pasukan (Serpas)  pengamanan Pilkades Serentak 2018 di 154 desa wilayah hukum Polres Metro Bekasi.

Pengambil apel pergeseran pasukan adalah Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Candra Sukma Kumara,  SIK, MH., didampingin Waka Polres Metro Bekasi AKBP Luthfie Sulistiyawan, SIK, MH, MSI dan dihadiri oleh :

1. Bupati Bekasi dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin
2. Dandim 0509/Kab. Bekasi Letkol Arh. Henri Yudhi Setiawan,  SI. Pem
3. .PJU Polrestro Bekasi 
4. Kapolsek Jajaran.
5. Perwakilan Camat, dan 
Petugas pengamanan dari Polres Metro Bekasi,  BKO Polda Metro Jaya, Brimobda Polda Metro Jaya, BKO jajaran Polres Polda Metro Jaya, dengan jumlah total kekuatan pasukan sebanyak 3.729 anggota.

Setelah dilakukan apel serpas anggota BKO langsung diarahkan kapolsek masing-masing untuk ditugaskan di Polsek/Desa/TPS sesuai surat perintahnya. 
 
Dalam kesempatan berbeda Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi, Beny Yusnandar, mengatakan bahwa pihaknya akan meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh bakal calon kepala desa dengan berkoordinasi dengan pihak penegak hukum.
 
"Apabila ada kecurangan dan bisa dibuktikan contohnya ijazahnya palsu maka panitia berhak untuk menggugurkan kepala desa tersebut," tegasnya
 
"Kecurangan dalam proses pelaksanaan pilkades juga menjadi perhatian diantaranya politik uang," 
 
Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di antaranya polres dan kejaksaan untuk memproses adanya temuan maupun laporan dari masyarakat. "Praktek kecurangan itu harus dihilangkan agar menghasilkan kepala desa yang lebih baik lagi dalam proses pilkades,"  pungkas Beny. 
(Agus Yusbiyadi)
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post