PEMERINTAHAN

VIDEO

HUKUM

BISNIS

POLITIK

HIBURAN

IKLAN BARIS

FOTO

» » Pemda Subang Terkait Tuntutan Ribuan Honorer Katagori II (K2) Angkat Tangan


INIKABAR.com , JAWA BARAT - Terkait tuntutan ribuan Honorer Katagori II (K2) yang mengabdikan dirinya sudah cukup lama, kini berkeinginan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), membebankan terhadap pemerin tah daerah agar perjuangannya itu dapat terima dan dikabulkan oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah angkat tangan, karena pemerintah daerah tak punya kewenangan, cuma bisa untuk menampung aspirasi dan memper juangkan ke pemerintah pusat saja.

“Kita sangat mendukung aspirasi rekan-rekan tenaga honorer dalam memperjuangkan nasibnya. Namun, kita belum bisa memenuhi semua tuntutan para pendemo dan kita hanya bisa menampung dan memperjuangkan ke Pemerintah pusat,” kata Plt.Bupati Subang, H. Ating Rusna tim saat beraudensi dengan perwakilan honorer K2 lingkup umum dan pendidikan di ruang Rapat Bupati, Senin (17/9/2018).

Menurut Plt. Bupati Subang, H. Ating Rusnatim, Pemerintah Kabupaten Subang tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat tenaga honorer K2 menjadi PNS/ASN karena sepenuhnya kewenangan itu ada di pemerintah pusat melalui Ke menterian Pendayagunaan Aparatur Negara,  bahkan untuk penentuan kuota penerimaan-pun sebanyak 474 orang, baik jalur khusus (honorer K2) sebanyak 228 maupun umum sebanyak 246 itu dari pusat bukan dari daerah.

Sebelumnya ribuan honorer K2 yang tergabung dalam Forum Honorer Katagori Dua Indonesia (FHK2I), melakukan aksi di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan menuntut pemerintah daerah segera mengangkatnya menjadi CPNS 2018. 

Kemudian Plt.Bupati dan Ketua DPRD Subang serta Kepala Kantor BKPSDM Subang, mengadakan Audensi dengan perwakilan honorer K2 yang tergabung FHK2I. 

Sementara koordinator aksi, Iif Miftahul Sobirin menyebut, pengangkatan CPNS bagi honorer K2 sangat tidak rasional. Pasalnya, ada batasan usia maksimal 35 tahun dan kuotanya sangat minim, sementara mayoritas usia di atas  35 tahun. 

“Kami mendesak Pemda Subang dalam hal ini DPRD dan Bupati agar ada keseriusan untuk me nyelesaikan honorer K2. Kami meminta Pemda Subang untuk memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer agar segera diangkat jadi ASN,” pungkasnya.

Meski demikian mereka pun menolak Permen pan RB No.36 Tahun 2018, karena tidak memberikan rasa keadilan kepada honorer k2 secara menyeluruh. karena yang menjadi prioritas penyelesaian hanya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Apalagi dengan masuknya pegawai baru melalui test umum maka akan rawan terjadi pemecatan honorer K2 yang sudah lama bekerja.(Deny Suhendar)
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post