Breaking News

Warga Desa Bagendit Keluhkan Perifikasi dan Palidasi Data PKH


INIKABAR.com , JAWA BARAT - Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk warga tidak mampu sangat membantu beban ekomi masyarakat. Namun ada juga warga yang mengeluhkan tentang perifikasi dan palidasi data. Salah satunya di kampung bantarjati Rt.03/08 desa bagendit kecamatan banyuresmi kabupaten garut Endang kurnia mantan kepala dusun menyampaikan banyak warga mengeluhkan akan adanya perifikasi dan palidasi data Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap 
warga masyarakat dusun tiga karena melihat dari sisi bangunan rumah. namun didalamnya masih banyak kekurangan karena himpitan ekonomi.katanya

Kepela desa bagendit Eden saleh memaparkan bagi warga masyarakat desa bagendit sebagai penerima  pkh, berharap agar tidak merasa takut sangsi hukum dan resah bila benar-benar warga tidak mampu. pihak desa sudah berkordinasi dengan pendamping pkh dalam proses perifikasi (membuktikan) terhadap warga, pihak pendamping pkh diharapkan melibatkan pihak desa dimana yaitu kepala urusan kesejahteraan masyarakat (kaur kesra), melibatkan pengurus  rt, rw setempat atau pun kader pkk, sehingga tidak muncul persoalan baru kedepanya.ucapnya

Kapala seksi kesejahteraan masyarakat (kasi Kesra) kecamatan banyuresmi opang lesmana, S.ip dikantornya menyampaikan warga masyarakat kecamatan banyuresmi dari 15 desa yang terdaptar pada  Basis data terpadu (BDT) ada 38.725 kepala keluarga catatan berkaitan kemiskinan.

"Lanjut opang dari data tersebut di kecamatan banyuresmi baru ada 5117 kepala kelurga yang terkaper mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Porgram Keluarga Harapan (PKH), mendapatkan pemasangan listrik gratis, dan subsidi kwh listrik yang telah terlaksana ditiap desa. Insya Alloh kedepan datanya terus akan di mutakhirkan agar warga yang diberi bantuan tepat sasaran sesuai program pemerintah untuk percepatan menuntaskan kemiskinan.ujarnya

Kordinator pkh kabupaten garut Mubaraq Ahmad, SE menjelaskan Terkait adanya perifikasi dan palidasi (peripali) terhadap warga masyarakat di tingkat desa itu merupakan suatu kewajiban para pendamping tiap 6 bulan satu kali untuk mengecek ke tiap desa sesuai tugasnya masing-masing. mungkin ada data anggota yang sudah meninggal dunia, pindah tempat ataupun warga penerima bantuan pemerintah sudah merasa mencukup secara ekonomi, tim pendamping pkh pun tetap akan melindungi semua kepesertaan warga tidak mampu.

"Lanjut, mubaraq berpesan bagi semua pihak yang terlibat dalam pencairan bantuan pemerintah baik berupa uang ataupun barang yang diberikan kepada peserta pkh mohon dijaga, disampaikan tepat administrasi, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat harga.  Pungkasnya.

Jurnalis: Beni
| BACA JUGA YANG LAINNYA |