 |
| Ojang Sohandi |
INIKABAR.com , SUBANG – Forum Komunikasi Masyarakat Subang Bersatu (FKMSB) mengapresiasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Subang Jawa Barat Ojang Sohandi, terkait kasus korupsi dan suap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Subang tahun 2014.
"Terbongkarnya skandal korupsi Bupati Subang ini merupakan karma politik bagi PDIP. Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi rakyat Subang agar berhati-hati memilih pemimpin ke depan, khususnya dalam menghadapi Pilkada Bupati 2018 mendatang," ujar Ketua Dewan Pembina FKMSB Rusmin Effendy menjawab wartawan di Subang, Jumat (15/4).
Menurut Rusmin, sejak menjabat Pjs Bupati sampai terpilih sebagai bupati pada Pilkada 2013 lalu, kepemimpinan Ojang Sohandi gagal membangun prinsip clean goverment, menata birokrasi yang korup serta tidak pernah turun langsung ke bawah.
Gaya kepemimpinan yang dilakukan cenderung sentralistik, nepotisme dan primordialime. Akibatnya, birokrasi di Subang sangat korup, dan korupsi merajalela di semua sektor seperti dana BPJS di Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun), BPN dan Dinas Bina Marga.
"Selama menjabat Bupati, gaya kepemimpinan Ojang persis yang dilakukan Eep Hidayat yang menyuburkan praktik nepotisme yang cenderung korup. Kalau sekarang Ojang Sohandi menjadi pesakitan karena skandal korupsi, itulah karma politik yang dilakukan pendahulunya," kata dia.
Karena itu, lanjut dia, Subang ke depan harus dipimpin sosok pemimpin yang mampu memutus ikatan primordial, nepotisme dan pemimpin yang tidak bergaya sentralistik.
"Sudah cukup bagi rakyat Subang dipimpin kader partai politik yang cenderung korup dan tidak berpihak kepada rakyat. Pemimpin sejati akan lahir dari rakyat Subang sendiri," ujarnya.
Selain itu, lanjut Rusmin, dalam menghadapi Pilkada serentak Subang yang akan digelar 2018 nanti harus menjadi ajang konsolidasi seluruh elemen dan tokoh masyarakat agar selektif memilih pemimpin yang mampu membangun Subang yang lebih bermartabat dan bebas korupsi.
"Subang harus dipimpin tokoh yang mumpuni dan berpihak pada kepentingan rakyat dan memikirkan kesejahteraan masyarakat. Bukan pemimpin sektarian yang hanya mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Yang terpenting, mampu membersihkan birokrasi Subang dari korupsi," tegas dia.
Rusmin menjelaskan, sejak 2003 hingga saat ini, Bupati Subang dijabat oleh kader PDIP yang diawali periode kepemimpinan Eep Hidayat (2003-2008) yang berpasangan dengan Maman Yudia. Kemudian dalam periode kedua Eep Hidayat berpasangan dengan Ojang Sohandi, namun ditengah perjalanan Eep Hidayat terlibat korupsi upah pungut.
"Korupsi yang dilakukan Eep Hidayat menghantarkan Ojang Sohandi sebagai Pjs Bupati kemudian terpilih kembali pada Pilkada 2013. Semula masyarakat berharap Ojang mampu membangun Subang lebih baik ketimbang sebelumnya. Tapi, selama menjabat bupati sangat minim prestasi dan bahkan meniru gaya kepemimpinan sebelumnya. Terlibat pelbagai skandal korupsi dan kasus-kasus lainnya," papr dia.
BACA JUGA -> INILAH BIBIT-BIBIT PEMAIN SEPAK BOLA DARI SUKABUMI
Rusmin mengakui, FKMSB sering berdialog dan menerima pengaduan masyarakat terkait korupsi yang dilakukan Ojang Sohandi selama menjabat bupati.
"Kalau sekarang ini KPK berhasil membongkar skandal suap di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Subang, hal itu hanya sebagian kecil saja. Masih banyak skandal korupsi yang dilakukan di antaranya korupsi dana Bansos senilai Rp 2,9 miliar di Dinas Kelautan dan Perikanan. Persoalannya, kenapa Kajari Subang mempetieskan kasus ini. Ini membuktikan Kajari Subang sudah masuk angin dan mungkin saja telah disuap sehingga tidak ada pengusutan lanjutan," ujar Rusmin. (dun)
