 |
| KH Ahmad Ghufron dan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bekasi |
INIKABAR.com , BEKASI - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) diharapkan menjadi mata dan telinga bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Dengan itu nantinya, akan tercipta kedamaian dalam berbangsa dan bernegara.
Hal itu diungkapkan Bupati Bekasi dr Hajjah Neneng Hasanah Yasin saat mengukuhkan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bekasi, di Hotel Sahid, Lippo Cikarang, beberapa waktu lalu. “Kita berharap forum ini dapat bekerja sama dengan yang lain dan menjadi mata telinga kita untuk kedamaian,” ujarnya.
Lebih jauh diungkapkannya, di daerah lain sering terjadi konflik. Baik itu konflik antar-suku, agama dan lainnya. Karena itu, FPK yang telah dikukuhkan agar turun ke setiap rumah warga. “FPK harus mengetahui warga sedini mungkin,” tukas Neneng.
Bupati mengatakan, selama ini sangat jarang Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW) yang berkunjung ke rumah-rumah warga. Kecuali bila terjadi konflik perkelahian rumah tangga. “Kita hidup di Bekasi tentunya tidak boleh memakai asas masa bodoh, hanya bertindak saat terjadi tindakan yang tidak diinginkan,” sebutnya.
Bupati Bekasi mengaku sangat mendukung terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bekasi. Forum ini akan menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerja sama antar-masyarakat untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
“Sebagai lembaga yang terintegrasi dengan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah, forum ini diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam membina dan mengimplementasikan kegiatan pembauran kebangsaan di kalangan masyarakat luas di daerah masing-masing,” imbuhnya.
Dihubungi terpisah, Ketua FPK Kabupaten Bekasi KH Ahmad Ghufron kepada Suara Ummat di kantor Sekretariat FKP Gedung Juang Tambun Selatan, sangat mengapresiasi pernyataan Bupati Bekasi dr Hajjah Neneng Hasanah Yasin yang mendukung terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bekasi.
“Kita bangun kebersamaan antar-etnis di Kabupaten Bekasi. Kita tanamkan rasa Bhineka Tunggal Ika pada masyarakat, sehingga Kabupaten makin aman dan kondusif,” katanya.
Pria kelahiran Jawa Timur yang aktif dalam organisasi maupun berkarir di bidang organisasi kemasyarakatan ini, dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bekasi, masa bakti 2013-2018.
Menurutnya, menjadi orang dipercaya menjadi ketua FPK, bukanlah hal yang gampang. Apalagi tidak didukung dengan berbagai kebijakan positif dalam menjalankan suatu program yang harus diterapkan kepada masyarakat.
Dalam memimpin suatu forum, tidak ada istilah mengeluh dalam menjalankan semua tugas. Karena masyarakat telah mempercayakan semua kebijaksanaannya sesuai dengan ketentuan FPK kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.
Pria berperawakan sedang ini, dalam kesehariannya dikenal getol ibadah. Walau ia sibuk dalam menjalankan tugas, ia selalu ingat kewajibannya untuk menunaikan sholat lima waktu. “Kita boleh sibuk, namun harus pula ingat kewajiban sebagai insan Allah,” ucapnya sambil senyum.
Menyinggung program FPK yang baru dikukuhkan oleh Bupati Bekasi dr Hajjah Neneng Hasanah Yasin, Ahmad Ghufron mengharapkan pengurus dan anggota FPK dapat berperan aktif menyerap aspirasi masyarakat dan menjembatani kepentingan lintas sektoral.
“Kami meminta berbagai wadah yang terhimpun di dalam Forum Pembauran Kebangsaaan bermanfaat dan berguna dalam menghadapi setiap persoalan yang kemungkinan muncul di Kabupaten Bekasi,” harapnya.
Ia mengemukakan, Kabupaten Bekasi sebagai pusat perdagangan, pendidikan, dan industri mau tidak mau telah mengundang berbagai jenis orang dengan perbedaan suku, etnis dan agama untuk datang.
“Di satu sisi kondisi ini memang akan membebani Bekasi sebagai kabupaten yang masih membangun, namun di sisi lain berdampak positif dan memudahkan mendapatkan tenaga kerja,” ujarnya.
Pihaknya mengakui selama ini sudah melakukan pembinaan dan pendekatan dengan berbagai etnis. Dengan adanya Forum Pembauran Kebangsaan diharapkan dapat lebih mengoptimalkan peran setiap organisasi yang tergabung di dalamnya dan ikut ambil bagian secara nyata dengan cara menjaga kelestarian adat dan budaya yang telah menjadi tulang punggung bagi masyarakat Kabupaten Bekasi secara umum.
“Demikian juga dalam menjaga tatanan masyarakat dengan memelihara ketenteraman dan ketertiban terhadap kemungkinan ancaman keutuhan bangsa di Kabupaten Bekasi,” katanya.
Yang terpenting, lanjut dia, dengan adanya forum tersebut minimal bisa membantu pemerintah dalam menciptakan kerukunan dan menumbuhkan keharmonisan, maupun saling pengertian dan menghormati masyarakat dari berbagai etnis serta kelompok.
Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bekasi ini pembina dan anggotanya berasal dari berbagai etnis, seperti Betawi, Bugis, Minang, Banten, Banjarmasin, Palembang, Aceh, Bali, Madura, NTB, NTT, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Indramayu, Cirebon, Sunda, Jawa Timur, dan Tionghoa.
Sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bekasi.
Dasar pembentukan FPK mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 34 tahun 2006. Hal ini bertujuan mewujudkan Kabupaten Bekasi aman. Sebelumnya, yang dibentuk adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
“Sekarang FPK. Harapan kita, forum-forum inilah yang menjadi media bagi seluruh etnis untuk berhimpun menyikapi persoalan maupun memberikan sumbangsih terhadap pembangunan Kabupaten Bekasi,” ucap Bupati Neneng Hasanah Yasin.
Menurut Bupati, jika ada gejolak-gejolak di masyarakat langsung bisa dibicarakan di forum ini. Sehingga bisa menjaga persoalan sekecil apa pun yang berpotensi konflik.
“Api kecil, kalau tidak cepat dipadamkan bisa menjadi api besar yang merugikan banyak orang. Begitu pula persoalan kecil, jika tidak diredam, bisa meluas menjadi konflik,” tandasnya.
Ahmad Ghufron berterima kasih kepada tokoh-tokoh etnis di Kabupaten Bekasi yang memberikan amanah kepadanya memimpin FPK. “Tujuan kita menjaga Kabupaten Bekasi tetap kondusif. Saya tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak ada dukungan seluruh elemen masyarakat. Mari kita jaga sama-sama, agar Kabupaten Bekasi tetap aman dan kondusif,” ajaknya.
Ia menekankan perlunya rasa memiliki ditanamkan dalam diri semua elemen masyarakat. “Kabupaten Bekasi milik bersama, bukan milik kelompok atau etnis tertentu,” Ahmad Ghufron, menambahkan bahwa FPK dibentuk sebagai upaya untuk meminimalisir konflik yang sering terjadi antar-suku dan ras serta menjadi wadah dalam memajukan kerukunan bangsa. (dudun)
