 |
| Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak,Muchlis Tapi-Tapi Wakil Bupati Halmahera Utara Dan Eko Hariono ADP Manager WVI |
INIKABAR.com , Tobelo - 21/09/17 : Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam kunjungan kerjanya 3 hari 18-21 September 2017 di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara menemukan fakta bahwa Halmahera Utara khususnya di kota Tobelo ditemukan sejumlah fakta bahwa kasus kekerasan terhadap anak khususnya kasus kekerasan terhada anak terus meningkat. Anak-anak mengguna lem aibon dan zat adiktif lainnya juga menjadi kebiasaan ditengah-tengah kehidupan anak-anak yang karena adat dan agama menikah secara dini juga terus bertambah dan anak-anak usia sekolah juga dijadikan sebagai sumber penghasilan alternatif keluarga, bahkan disinyalir banyak anak-anak terancam bahaya narkoba, pornografi dan Penyakit Menular seksual HIV/AID.
Diperoleh juga informasi dari berbagai sumber pegiat perlindungan anak baik di desa dan di kota, bahwa seringkali penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak anak termasuk kejahatan seksual terhadap anak di Halmahera Utara dilakukan melalui pendekatan adat dan damai.
Sehingga sulit sekali menerapkan hukum posistif seperti UU perlindungan Anak dan UU lain yang bertalian dengan anak untuk penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran hak anak khususnya kasus kekerasan terhadap anak, demikian disampaikan Defiana salah seorang kader perlindungan anak dari desa Galela yang menjadi peserta Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dilselenggarakan Dinas PPPA Kabupaten Halmahera Utara Selasa 19/09 di Grenland Hotel.
Baca Juga :
Komnas Perlindungan Anak : PCC MEMATIKAN Selamatkan Anak Indonesia
Perkawinan usia dini yang dikemas atas dasar adat, dan agama juga menjadi ancamam bagi masa depan Anak. Yang cukup miris dan perlu mendapat fakta dan data yang lebih akurat lagi bahwa dikabarkan banyak -anak remaja khususnya di Kota Tobelo menjadi pengguna dan korban peredaran narkoba. Pornografi dan porno aksi juga telah menjad konsumsi anak-anak. Demikian juga penerapan hak anak atas identitas yakni Akta lahir belum mencapai 60% akibat lemahnya data dan dokumen administrasi keluarga. Minimnya pencatatan perkawinan baik perkawinan adat maupun agama juga menjadi kendala, demikian disampaikan kepala Dinas Catatan Sipil (Capilduk) dan Kependudukan Kabupaten Halmahera Utara diselah-selah acara pencatatan perkawinan terhadap 16 pasangan suami istri yang diselenggarakan dinas Capilduk bekerjasama dengan Wahana Visi Indonesia ( WVI) di desa Galela, kecamatan Galela Utara 20/09.Peran Pemerintah dan Masyarakat sangat dibutuhkan
Untuk memberikan kepentingan terbaik anak dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif untuk menjaga dan melindungi anak serta menyikapi kondisi dan keberadaan anak " Darurat Pelanggatan Hak Anak" di Halmahera Utara khususnya di Tobelo, Komnas Perlindungan Anak bersama Wahana Visi Indonesia Rabu 20/09 audensi dengan Wakil Bupati Halmahera Utara untuk membangun kerjasama strategis dengan pemerintahan desa melalui program penguatan kapasitas (capacity building) pendamping anak dan kelembagaan", dan menuntut peran tokoh agama, adat dan peran isntitusi agama sep
untuk menyuarakan kenabiannya, demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Komnas Perlindungan anak kepada media Rabu 20/09 di desa Galela.
Baca Juga :
