Laporan Deny Suhendar dari Subang Jawa Barat
INIKABAR.com , JAWA BARAT - Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih akan kaji ulang kenaikan dan pemberian TPP karena melihat jumlah PNS yang mengikuti apel pagi, di Halaman Kantor, Setda Subang, semakin berkurang, Senin, (20/11 /17).
"Bila kinerjanya hanya seperti ini, lebih baik uang untuk TPP dipindahkan untuk infrastruktur terutama jalan," ungkapnya.
Lanjut Hj. Imas, semua PNS digaji untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan gajihnya pun dibayar oleh rakyat.
Ia juga melarang saat ini mengadakan kunjungan kerja yang tidak perlu, bahkan tidak ada manfaat nya, semua harus standby dikantor.
"Apalagi tahun ini merupakan tahun terakhir program kita, jangan malas-malas lagi, apalagi kita ingin mempertahankan adipura dan pelaporan BPK harus jadi WTP, tambahnya.
Kemudian mengenai penataan alun-alun, ia mengi nginkan laporan siapa pengelola yang bertang gungjawab, karena dari pihak yang mengerjakan sudah diserah terimakan.
"Apalagi melihat rumput yang tinggi seperti tidak ada pengelola, bila memang PUPR harus ada yang standby bekerja disana, apalagi banyak yang me rusak nya, lampu yang hilang, ada yang melem par," tuturnya.
Ia pun mempertanyakan kinerja Satpol PP yang anngotanya banyak tapi saat di butuhkan tidak ada, bahkan yang selalu kerja itu sukwan.
"Buat apa PNS banyak tapi kinerja na tidak ada, dan yang paling lucu adalah masuk kerja tidak ada tapi absennya tidak ada," pungkasnya.
"Bila kinerjanya hanya seperti ini, lebih baik uang untuk TPP dipindahkan untuk infrastruktur terutama jalan," ungkapnya.
Lanjut Hj. Imas, semua PNS digaji untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan gajihnya pun dibayar oleh rakyat.
Ia juga melarang saat ini mengadakan kunjungan kerja yang tidak perlu, bahkan tidak ada manfaat nya, semua harus standby dikantor.
"Apalagi tahun ini merupakan tahun terakhir program kita, jangan malas-malas lagi, apalagi kita ingin mempertahankan adipura dan pelaporan BPK harus jadi WTP, tambahnya.
Kemudian mengenai penataan alun-alun, ia mengi nginkan laporan siapa pengelola yang bertang gungjawab, karena dari pihak yang mengerjakan sudah diserah terimakan.
"Apalagi melihat rumput yang tinggi seperti tidak ada pengelola, bila memang PUPR harus ada yang standby bekerja disana, apalagi banyak yang me rusak nya, lampu yang hilang, ada yang melem par," tuturnya.
Ia pun mempertanyakan kinerja Satpol PP yang anngotanya banyak tapi saat di butuhkan tidak ada, bahkan yang selalu kerja itu sukwan.
"Buat apa PNS banyak tapi kinerja na tidak ada, dan yang paling lucu adalah masuk kerja tidak ada tapi absennya tidak ada," pungkasnya.
(Deny Suhendar)
