-->

Iklan

Seleksi Direksi PDAM Tirta Tarum Menjadi Kritikan Nana Nurhusna Hidayat

23 November 2017, 07.23 WIB Last Updated 2017-11-23T00:23:49Z

Laporan Egi Maulana dari Karawang Jawa Barat

INIKABAR.com , JAWA BARAT - Nana Nurhusna Hidayat Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, menyatakan seleksi Direksi PDAM Tirta Tarum Karawang menyayangkan keputusan Pemkab Karawang yang memaksakan untuk menyeleksi direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang di saat kondisi keuangan sedang kolap.

Menurut Nana, informasi yang didengarnya, untuk bayar gaji karyawan dan bayar listrik saja PDAM Tirta Tarum belum tentu mampu melihat kondisi keuangan yang dimiliki PDAM sekarang, kalau tetap dipaksakan,

“Ya bisa dibayangkan, uang yang ada konon katanya hanya tinggal Rp 1,3 Miliar. Kalau saja diambil untuk biaya seleksi Rp 600 juta, tinggal berapa sisanya,” tutur Nana Senin (22/112017)

Nana menambahkan, berpikir realistis dan logis, bukan malah memaksakan untuk melakukan seleksi Direksi disaat kondisi keuangan sedang kolap. Memang betul, PDAM butuh Direksi yang kredibel dan profesional, dan segera adanya pembenahan dan pergantian diinternal management PDAM.

“Tapi alangkah baiknya untuk saat ini, PDAM berupaya memulihkan terlebih dahulu keuangan, kalau tidak ada uangnya, mau bagaimana.,” jelasnya

Lalu lanjut kata anggota komisi B ini, dirinya merasa heran, kenapa Ketua Panitia Seleksi (Pansel) beserta jajarannya, tidak mengecheck dulu kondisi keuangan PDAM Terlebih dahulu, sepertinya terkesan serampangan dalam mengambil keputusan dalam melangkah.

“Apa tidak malu, tahapan seleksi sudah diumumkan ke publik. Tapi kenyataanya uang untuk biaya tidak ada,” tutur anggota komisi B ini.

Mau tidak mau, kalau memang kondisi keuangannya tidak ada. Ya harus dibatalkan, jangan sampai mengorbankan hak karyawan dan operasional PDAM.

“Coba saja kalau listrik tidak terbayar, bisa jadi operasional PDAM terhambat, pelanggan bisa menjerit,” ujarnya

Nana melanjutkan jika masalah itu terjadi bukan lagi lenong, tapi konyol. Maka dari itu, saya selaku anggota Komisi B DPRD Karawang, memiliki tanggung jawab, karena BUMD merupakan mitra kerja Komisi B.

“Saya sarankan, lebih baik seleksi Direksi ditunda, sampai dengan kondisi keuangan PDAM benar – benar pulih dan stabil,” pungkasnya. (Egi)
Komentar

Tampilkan

Kabar Terbaru

close