Laporan Kurniawan dari Mandailing Natal Sumatera Utara
INIKABAR.com , Madina - Diduga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Mandailing Natal Korupsi,Elemen Mahasiswa Yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Revolusioner (DPP GEMAR MANDAILING NATAL) Turun Menggeruduk Ke Kantor tersebut pada Kamis 31/11. Instansi Yang dipimpin oleh Dra.Rina Wati sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut Sejak Tahun 2015-2017.Adapun Tudingan yang disampaikan Gemar Madina seperti :
Penyediaan Jasa Kegiatan Kantor senilai Rp. 1.023.600.000,- dari Dana APBD Tahun 2016. Selain itu Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Operasional Keluarga Berencana (Sumber Dana DAK)Selama 9 Bulan dengan Anggaran Rp. 421.950.000. (Empat Ratus Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) APBD Tahun 2017 dan Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran Dalam Penyedia Jasa Kegiatan Kantor Senilai Rp. 3.723.800.000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah ) dari APBD Tahun 2017.
Pantauan inikabar.com dilapangan Pada Kamis 31/11 Kegiatan Unjuk Rasa Berlangsung Kondusif dengan Pengawalan Satpol PP Kab. Madina dan Kepolisian Resort Madina. Selain Hal tersebut Gemar Madina Juga Menuding Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Madina Juga Melakukan Kutipan terhadap Penerimaan Tenaga Honorer sebesar Rp.10.000.000,00 - Rp 25.000.000,00 Yang dilakukan oleh Suruhan Dra.Rina Wati sebagai Kadis. Selain itu Juga adanya Pemotongan Gaji Yang disamaratakan sebesar Rp.1.000.000,00 Setiap Honorer Walaupun Berbeda Jenjang Pendidikan. Selain itu Tranportasi PLKB Menuju Desa Binaan Masing-Masing Juga tidak Ikut disalurkan.
Marhan Pane Ketua Umum DPP
Gemar Madina saat dimintai Tanggapan nya oleh Media ini
Mengecam Tindakan Yang dilakukan Oleh Dra.Rina Wati sebagai Pimpinan di Instansi tersebut. " Kita Minta Agar Aparat Penegak Hukum Segera Memeriksa Dra.Rina Wati sebagai Kadis yang telah banyak Melakukan Praktek Korupsi dan Kepada Bapak Bupati Mandailing Natal Yang dipimpin oleh Drs.Dahlan Hasan Nasution agar tidak Mengangkat Kembali Dra.Rina Wati Yang seharusnya Sudah Pensiun,Sebut Marhan. Kemudian ditambahkan nya Kepada Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal tidak Tutup Mata dan segera Melakukan Audit terhadap Yang Kami Sampaikan diatas.
Sayangnya Hingga Saat Ini Media ini Belum mendapat Konfirmasi dari Dra.Rina Wati sebagai Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Madina Terkait Dugaan Korupsi di Instansi Yang dipimpinnya seperti Yang telah dijabarkan oleh Gemar Madina.(KH)
