INIKABAR.com , SUMATERA UTARA - Mandailing Natal, Disinyalir Pengerjaan Proyek Fisik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Mandailing Natal tahun Anggaran 2017 yang Diduga Lari dan Tidak sesuai Spek. Anggaran yang dikucurkan melalui APBD Sumatera Utara sangat fantastis sangat disayangkan Anggaran milyaran disalah gunakan oleh Oknum Kontraktor akibat Lemah nya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas BMBK provinsi Sumut dan UPT BMBK Kota Nopan.
Perlu diketahui oleh Publik Anggaran Dinas BMBK Sumut berupa Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Jembatan di Kabupaten Madina. Adapun Peningkatan Jalan Struktur jalan Provinsi jurusan jembatan merah-muara soma sebesar Rp.21.721.771.265,42. Selanjutnya Pemeliharaan berkala jalan provinsi ruas jembatan merah-muara soma sebesar Rp.6.808.070.000,00 dan Peningkatan struktur jalan provinsi jurusan simpang pulo padang - batahan (bts Sumbar) Sebesar Rp.9.656.269.000,00
Selain itu untuk pekerjaan Jembatan yaitu Pembangunan jembatan provinsi aek pulo padang pada ruas simpang pulo padang - batahan (tahap 1) sebesar Rp.6.241.730.809,21. Dan pembangunan jembatan / box culvelt provinsi aek lubuk pusing 1 pada ruas jalan simpang pulo padang - batahan di kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp. 1.378.652.282,69 dimana dalam pelaksanaan nya sangat melenceng dari Gambar dan Rab yang ada.
Kepada Media ini pada Sabtu 20/01/2018, Kurniawan Hasibuan Ketua LSM PMPRI Provinsi Sumatera Utara saat Menggelar Diskusi Publik di Kantor nya menegaskan bahwa sejumlah proyek milyaran pembangunan jalan dan jembatan milik Dinas BMBK
Sumut sangat melenceng dari gambar dan Rab yang sudah ditentukan akibat ada Dugaan lemah nya pengawasan yang dilakukan dilapangan. " Berdasar hasil kroscek kita dilapangan bahwa Sejumlah Proyek jalan dan jembatan milik Dinas BMBK sumut senilai Rp.44 Milyar lebih tidak sesuai dengan gambar dan RAB dan terindikasi Ajang Korupsi Berjamaah, Kita minta Penegak hukum segera panggil Kadis BMBK Sumut dan Jajaran nya yang terindikasi Korupsi sebut Aktivis Muda tersebut.
Dilain tempat saat Kru Media ini Mencoba meminta tanggapan Kadis BMBK Sumut maupun UPT Kota Nopan terkait carut marut pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Mandailing Natal Tahun anggaran 2017 hingga berita ini sampai ke Redaksi masih belum berkenan begitu juga saat dilayangkan Komfirmasi dan klarifikasi tertulis belum juga mendapat keterangan Resmi dari Dinas BMBK Sumut dan UPT Kota Nopan. Sudah selayak nya lah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Jakarta segera bergerak memanggil dan memeriksa Kadis BMBK Sumut beserta Jajarannya terkait Dugaan Korupsi sejumlah pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Mandailing Natal yang diduga Kuat dilakukan oleh Kadis BMBK Sumut beserta jajarannya. ( Kurniawan )
