INIKABAR.com , JAWA BARAT - Ratusan warga yang tergabung dalam Front Solidaritas Kampung Sukagalih, Desa Sukamulya, Kecama tan Pagaden Kabupaten Subang, menggurui ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan aksi unjuk rasa, menyoal terkait Pembangunan Kan tor dan Gudang Pertamina EP, diduga melang gar atu ran, Rabu (24/10/2018).
Pantauan inikabar.com, para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Front Solidaritas Peduli Kampung Sukagalih ini, yang disorot terkait pembangunan kantor dan gudang milik Pertamina EP di daerah tempat mereka tinggal yang diduga banyak melanggar aturan. Sehingga warga merasa dirugikan.
“Terlalu banyak aparatur yang terlibat kebohongan atas pembangunan perkatoran dan pergudangan Pertamina EP. Mereka berusaha merekayasa. Salah satunya soal izin IMB yang dua lantai. Tapi pada kenyataannya tiga lantai,” kata koordinator aksi Yadi Supriadi.
Selain itu, pihak Pertamina banyak melakukan kebohongan terhadap warga sekitar karena merasa didukung oleh pemerintah setempat.
“Mereka dengan gagahnya mengakui tekah melakukan sosialisasi terkait dampak. Padahal itu tidak pernah,” katanya.
Padahal warga harus mengetahui apa saja yang dilakukan Pertamina disana. Jangan sampai warga yang merasakan dampak buruk. Sehingga perlu diadakan desakan kepada pemerintah terkait persoalan ini.
“Ini tidak pernah dilakukan sosialisasi terkait dampak. Malah mereka membahas bagi-bagi kue. Inikan sudah tidak beres,” katanya.
Kendati kemudian warga menegaskan, dalam kesempatan ini mendukung sepenuhnya terhadap pihak DPMPTSP Kabupaten Subang untuk segera melakukan kajian dan meninjau ulang terkait perizinan dan lain lain.
“Mereka berupaya menghalangi-halangi kami untuk mendapatkan informasi. Padahap warga tidak neko-neko, kami ingin jika ada dampak, kami ingin mendapat kompensasi,” katanya.
Selanjutnya, warga ingin bersama-sama menjaga kewibawaan Kabupaten Subang. Segala proses periizin jika tidak ditempuh dengan benar, maka pemerintah abai.
“Untuk itu, kami menyampaikan dukungan kepada pemerintah untuk melakukan tinjauan ulang. Pertaminakan BUMN. Dan BUMN adalah lembaga publik, dimana anggaran dari publik, apakah salah masyarakat bertanya. Kenapa mereka malah diancam mau dipolisikan, dengan didatangi dari rumah ke rumah,” ungkapnya.
Kabid Pengawasan dan Pengendalian DPMP TSP Kabupaten Subang, Hepi saat menerima warga mengatakan sangat mengapresiasi lang kah warga untuk mempertanyakan kejelasan terkait persoalan ini.
“Kami mengapresiasi yang dilakukan bapa-bapa. Saya akan kodinasi dengan pimpinan. Kita harapkan persoalan ini bisa selsai, dan ada win win solution,” kata Hepi.
Menurut Hepi, Pertamina sudah pernah diundang. Namun belum ada kesimpulan apapun, karena saat itu tidak ada perwakilan dari masyarakat.
“Sikap kita sama, persoalan ini harus selesai. Kita berharap bisa diselesaikan. Ini sebagai wujud kontrol sosial masyarakat kepada kami, dan kami apresiasi ini,” katanya.
Selanjutnya usai mendatangi kantor DPMPTSP, warga juga mendatangi gedung DPRD Subang untuk melakukan audiensi dengan wakil rakyat. Dalam aksinya, masyarakat mendapat pengawa lan dari aparat kepolisian dari Polres Subang.(Deny Suhendar)
