INIKABAR.com , Madina - Sumut, Semakin marak nya Para Pejabat yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Wewengan maupun Tindak pidana Korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Atas dasar tersebut Elemen masyarakat yang tergabung dalam DPP Perkumpulan Gitran Watch Nusantara (DPP PGWN) sepakat membentuk wadah pengaduan Masyarakat yang nanti nya akan diteruskan ke Aparat Penegak hukum.
Tepat pada 01 Juli 2019 yang bertepatan juga dengan Hari Ulang tahun Bhayangkara, secara resmi udah terdaftar secara Nasional melalui Kementerian Hukum dan Ham (KEMENKUMHAM) Republik indonesia. Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Yasonna Laoly Melalui Direktur Jenderal Admistrasi Hukum Umum Bapak Cahyo Rahardian Muzhar,SH.,LLM dengan Nomor AHU-0006721.AH.01.07.TAHUN 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gitran Watch Nusantara.
Perkumpulan Gitran Watch Nusantara dipimpin oleh Kurniawan Hasibuan selaku Ketua Umum DPP Periode 2019 - 2024. Sebelum aktif Mendirikan DPP PGWN beliau juga sudah pernah aktif dibeberapa Organisasi Nasional sejak delapan (8) tahun Terakhir ini. Dikalangan Instansi Pemerintahan baik beberapa kabupaten maupun Provinsi Sumatera Utara sudah banyak yang mengetahui Track Record nya dalam hal Melaksanakan Monitoring pelaksanaan Anggaran Pemerintahan yang bersumber dari Uang Rakyat dikarenakan beliau Sangat Kritis guna Perbaikan kedepan.
Sementara itu Kurniawan Hasibuan yang dijumpai oleh Reporter Media ini pada Kamis 18/07 Menjelaskan bahwa hadir nya PGWN ditengah tengah Masyarakat Indonesia untuk memantau Pelaksanaan Anggaran negara baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi dan Kabupaten Kota di Seluruh Wilayah NKRI serta Kebijakan Publik. " Saya sangat bersyukur akhir nya Kemenkumham mengakui Keberadaan PGWN pada Hari ini yang juga Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Bhayangkara tujuan nya sendiri yang mengawasi dan Memonitoring penggunaan Anggaran baik dari Pusat maupun Daerah serta Kebijakan Publik, Sebutnya.
Ditambahkan nya juga dirinya menghimbau jika ada Masyarakat yang ingin Peduli tentang Penggunaan Anggaran serta Kebijakan Publik silah kan bergabung bersama Perkumpulan Gitran Watch Nusantara di seluruh Kabupaten / Kota se Indonesia untuk Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) guna mempersempit Ruang gerak Oknum Koruptor, silahkan diajukan kepengurusan nya nanti kami teliti untuk dikeluarkan Legalitas nya, tutup Aktivis Muda tersebut. (KH)
