INIKABAR.com , JAWA BARAT - Ratusan lebih aparat desa menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna, Rabu 6 November 2019. Mereka mengkritik ulah sejumlah oknum aparat penegak hukum di Kabupaten Tasikmalaya yang memeras dan mengintimidasi kepala desa yang menerima bantuan dari pemerintah.
Massa akhirnya beraudiensi dengan sejumlah perwakilann DPRD, Kejaksaaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya di ruang paripurna. Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tasikmalaya Panji Permana menuturkan, berbagai tekanan yang dialami oleh Kades oleh aparat penegak hukum membuat terganggunya proses pembangunan di desa. Tindakan oknum penegak hukum yang meminta jatah dana untuk pembangunan di desa sangat meresahkan.
Meski tak menyebut secara terang benderang identitasnya, Panji tak menampik oknum tersebut ada yang berasal dari Kejari Kabupaten Tasikmalaya. "Kita belum menyebutkan siapapun, karena kita belum melaporkan," ujarnya. Saat ini, Apdesi masih mengumpulkan bukti-bukti sepak terjang oknum yang diduga melakukan pemerasan itu. Panji juga tak membantah adanya dugaan oknum tersebut mencari-cari kesalahan aparat desa sebagai cara menekan dan mendapatkan jatah.
