INIKABAR.com , JAKARTA - Marak nya penyimpangan di sejumlah instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia dilaporkan oleh DPP LSM PMPR Indonesia Ke sejumlah penegak hukum di pusat jakarta. Adapun yang menjadi temuan seperti di daerah Kabupaten mandailing natal provinsi sumatera utara.
Penyimpangan tersebut salah satu nya di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten mandailing yakni untuk pembangunan jalan dan jembatan yang menggunakan APBD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2017. Untuk Angggaran yang menggunakan APBD Provinsi Sumatera utara yang diposkan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sumut yakni sejumlah pembangunan jalan dan jembatan tahun anggaran 2016-2017 yang diduga lari dari RAB.
Tidak hanya disitu saja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera utara yakni pembangunan tanggul penahan banjir dan bronjong sungai di kabupaten mandailing natal tahun anggaran 2016-2017 ikut dilaporkan. Laporan tersebut tidak hanya di Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Republik indonesia melainkan di Kejaksaan agung Republik Indonesia dan Mabes Polri juga disampaikan.
Kurniawan Hasibuan Ketua DPD LSM PMPR Indonesia ke pada media ini pada senin (09/04/2018) usai penyerahan berkas di KPK menerangkan bahwa dirinya berharap agar Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air prov Sumut, Bupati Mandailing natal dan Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing natal agar segera diperiksa terkait dugaan korupsi di sejumlah kegiatan fisik di sumatera utara. " hari ini kita sudah menyampaikan temuan kita terkait kegiatan fisik di lingkungan Dinas pekerjaan umum Kabupaten mandailing natal,Dinas Sumber daya Air Prov. Sumut dan Bina Marga sumut,sebut nya. Ditambahkan nya juga Agar KPK segera memanggil dan Memeriksa Gubernur Sumatera utara beserta Kadis Sumber daya air dan Kadis Bina Marga prov. Sumut, dan Bupati kabupaten mandailing natal beserta Kepala Dinas Pekerjaan umum kabupaten mandailing natal.
Selain temuan dari sumatera utara turut juga diserahkan Temuan Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi SS Rengas -Bandung II cs di kabupaten bekasi tahun anggaran 2017. KPK juga diminta segera memanggil Kepala Satker Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum beserta pelaksana kegiatan pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi SS Rengas Bandung II Cs di Kabupaten Bekasi yang sarat akan penyimpangan.(Kurniawan)
