Breaking News

Aktivis 98 Himbau Tak Terpancing Kegiatan INKONSTITUSIONAL

Prana Rifsana

Penulis : Prana Rifsana

INIKABAR.com , JAKARTA - Aktivis 98 berkumpul kembali tepat dihari peringatan Ibu Kartini, 21 April 2019 di daerah Kemang Jakarta Selatan, semua elemen aktivis mahasiswa 98 yang 20 (dua puluh) tahun lalu memperjuangkan reformasi dan melepaskan diri dari jeratan Orde Baru berkumpul kembali pasca 17 April saat momen pemilihan umum baik Pemilihan Presiden beserta Wakil, serta Pemilihan Anggota Legislatif.  

Pertemuan para aktivis 98 tersebut dibungkus dalam sebuah diskusi yang bertemakan "Setelah Menang, Mau Apa?", hadir sebagai nara sumber pada acara tersebut Adian Napitupulu, Sayed Junaidi Rizaldi (Pak Cik), Eli Salomo, Wahab Tahalou, Hengky Irawan dan Faizal Asegaf.

Seperti banyak dilansir oleh media nasional saat ini bahwa perhitungan cepat yang dilakukan oleh 12 lembaga survey ternama, sementara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan angka tertinggi adalah Jokowi – Amin, namun Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo – Sandi menilai bahwa merekalah yang telah memenangkan Pilpres tersebut dengan melakukan deklarasi.

Adian, pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa perhitunganng cepat yang dilakukan oleh 12 lembaga survey membuktikan bahwa Jokowilah pemenangnya, "Kemenangan Jokowi adalah kemenangan Indonesia. Kemenangan Jokowi adalah kemenangan bagi demokrasi. Namun, kita tetap harus menunggu keputusan KPU soal hasil pilpres ini," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Sayed Junaidi Rizaldi atau biasa disebut Pak Cik menyampaikan bahwa hal yang terpenting adalah bagaimana mengawal Jokowi hingga Pemilu 2024, jangan sampai kekuatan Intoleransi dan elit politik yang selalu menggunakan isu agama untuk kepentingan kekuasaan semakin besar dan mengancam ideologi Pancasila sebagai ideologi final bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, “tegas politikus Partai Hanura yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau.

Setelah acara diskusi dilaksanakan, para aktivis 98 tersebut melakukan syukuran dengan memotong tumpeng dan berdoa bersama sehubungan dengan suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan lancar tanpa adanya kendala yang berarti dengan hasil sementara perhitungan cepat Jokowi-Amin lebih tinggi dari Prabowo-Sandi.

Setelah acara syukuran dilakukan maka peserta bisa menikmati hiburan lagu-lagu Rock Tahun 80-90an disesuai dengan lagu hit yang cocok dengan usia para aktivis 98 itu. Ditengah-tengah acara berlangsung, Prana Rifsana, seorang aktivis 98 yang saat ini sedang menunggu hasil perhitungan KPU atas pencalonannya menjadi anggota legislatf DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Solidaritas Indonesia sempat dimintai pendapatnya sebagai peserta acara tersebut terhadap kondisi politik saat ini.  



Prana menyampaikan bahwa semua pihak harus menahan diri, sabar menunggu hasil perhitungan final dari KPU yang masih berlangsung saat ini hingga tanggal 22 Mei 2019. Deklarasi dari pasangan Prabowo-Sandi dengan sudah memenangkan Pilpres tanpa adanya dasar perhitungan yang jelas dan dibuka ke publik untuk diuji bukan tindakan seorang negarawan, bahkan cenderung dapat memprovokasi masyarakat, apalagi sebelumnya sudah ada ancaman People Power yang disampaikan oleh Amin Rais.

“Masyarakat agar tidak terpancing untuk melakukan kegiatan yang inkonstitusional!” Ujar Prana, Pemilu sudah diatur jelas dalam undang-undang, termasuk jika ada indikasi kecuranganpun sudah jelas prosedurnya. Indonesia adalah negara hukum, undang-undang Pemilu-pun merupakan produk yang sudah melibatkan semua pihak di parlemen, termasuk semua partai koalisi masing-masing partai pendukung Capres, baik Jokowi-Amin maupun Prabowo-Sandi.

Caleg PSI dari Dapil Jabar XI ini berharap agar TNI dan Polri dapat mengantisipasi kondisi terburuk jika terjadi kegiatan inkonstitusional dan menindak tegas para pelakunya. Pak Prabowo seharusnya legowo, sikap ksatria seperti Ketua Umum PSI – Grace Natalie bisa ditiru ketika berdasarkan perhitungan cepat PSI tidak lolos Parlemen Threshold.  Mari kita dukung dan berikan apresiasi kepada KPU dan Bawaslu, berikan mereka menyelesaikan tugas perhitungannya sebagai dasar sesuai konstitusi kita dalam memilih pemimpin bangsa ini. 
| BACA JUGA YANG LAINNYA |