 |
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
INIKABAAR.com , JAWA BARAT - Para Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengkritisi proses penyaluran bantuan untuk SMK yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Mereka menuding Kemendikbud, terkesan pilih kasih dalam menyalurkan bantuan. Mereka juga menduga ada pejabat di Kemendikbud yang seenaknya memberikan bantuan untuk SMK di daerahnya.
“Padahal, masih banyak fasilitas pendidikan yang kondisinya sangat membutuhkan bantuan itu,” ungkap sejumlah kepala SMK di Kabupaten Bekasi kepada INIKABAR.COM, Selasa (14/8/18).
Menurut salah satu kepala SMK yang enggan menyebutkan namanya, sudah menjadi tugas negara untuk membantu kelangsungan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan adil.
Pihaknya mengaku pernah berkali-kali mengajukan proposal permohonan bantuan ke Kemendikbud, baik untuk ruang kelas baru (RKB), ruang praktik siswa (RPS), bantuan peralatan bengkel otomotif maupun rehabilitasi sekolah.
Namun semua permohonan itu tidak mendapat hasil. Padahal semua persyaratan yang diminta oleh kementerian sudah dilampirkan. Mulai surat tugas dari Dinas Pendidikan Provinsi, copy SK pengangkatan kepala sekolah (bagi SMK Swasta, kepala sekolah bukan sebagai pembina pengurus atau pengawas yayasan penyelenggaran SMK yang bersangkutan).
Lalu, SK kepala sekolah tentang pengangkatan tim pembangunan, SK kepala sekolah tentang pengangkatan tim perencana dan pengawas pembangunan, copy Akta pendirian yayasan bagi SMK Swasta, copy ijin operasional/ijin pendirian sekolah/sertifikat Akreditasi dari pihak yang berwenang, copy bukti status kepemilikan tanah, foto berwarna lokasi yang akan dibangun, cap/stempel sekolah, copy NPWP sekolah, NPSN, KTP kepala sekolah, data jumlah siswa, jumlah rombel, dan jumlah kelas hingga rekening bank.
“Namun ujung-ujungnya dana yang ditunggu tidak kunjung cair. Kondisi ini membuat dirinya kapok mengajukan proposal,” katanya.
Dia menegaskan, proses penyaluran bantuan masih pilih kasih. Hal itu terbukti ada sekolah yang berturut-turut tiga tahun mendapat bantuan. Mulai bantuan RKB, RPS, dan sekarang mendapat bantuan RKB lagi.
“Saat ini, kepala sekolah tersebut tengah mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan di Novotel Jakarta Mangga Dua Square, Jakarta Utara, 14-16 Agustus 2018,” ketusnya.
Dihubungi di tempat terpisah, ketua Yayasan SMK Tridaya Bekasi, Drs KH Dahim mengaku heran dengan pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud.
Pasalnya, pihaknya mengajukan permohonan bantuan pembangunan ruang perpustakaan, tidak direspon. “Jumlah siswa SMK Tridaya Bekasi saat ini mencapai seribu lebih. Karena itu, kami sangat membutuhkan ruang perpustakaan. Apalagi lahan untuk membangun ruang perpustakaan, sangat memadai,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Yayasan SMK Karya Pembaharuan, Drs H Martaya. Dia mengaku dua tahun lalu sekolahnya mendapat bantuan RPS. Tahun berikutnya, dia mengajukan kembali. Namun bukan RKB atau rehabilitasi gedung SMK yang diminta, melainkan peralatan bengkel otomotif, mesin engine dan engine scanner.
“Sangat wajar kalau kami mengajukan bantuan peralatan bengkel otomotif, mesin engine dan engine scanner, apalagi ruang praktiknya sudah ada,” kata Martaya yang mengaku sekolahnya memiliki jumlah murid lebih dari 500 siswa.
Namun pengajuan permohonan kedua yayasan pendidikan itu tidak mendapat hasil. Anehnya, SMK yang berdiri belum lama, justru malah mendapat bantuan hingga tiga tahun berturut-turut.
Terkait penyaluran bantuan untuk SMK dari Kemendikbud, yang dinilai pilih kasih, R Rudi Gunadi dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (LABH-GRASHI), menduga ada kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) antara pihak sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan kepala sekolah.
“Jika tidak ada kongkalingkong, tidak mungkin sekolah itu dapat bantuan hingga tiga tahun berturut-turut,” cetusnya.
R Rudi Gunadi mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy agar turun tangan membenahi para pejabat pada bidang sarana dan prasarana.
“Kalau perlu copot para pejabat yang terlibat KKN dalam penyaluran bantuan untuk SMK,” tandasnya.
Penulis : Dudun Hamidulah
