Laporan : Adi Putra
INIKABAR.com , KALIMANTAN SELATAN - (11/02/2019). Memasuki masa kampanye Pemilu 2019, aroma money politik ditengarai tercium kuat. Beredar di masyarakat tentang masifnya pembelian suara yang dilakukan oleh oknum-oknum Politisi. Desas-desus Di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, harga per suara di banderol antara 200 hingga 500 ribu. Lebih parahnya lagi, ditengari hampir semua elemen Masyarakat seolah menganggap noney politik sebagai hal yang lumrah dengan berbagai dalih.
Kondisi itu mengundang keprihatinan salah satu Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kotabaru, Syahrani, S.Ag. Menurutnya, kondisi itu sangat memprihatinkan. Karena ditengah upaya memperbaiki pengelolaan pemerintahan yang bersih, money politik justru semakin menjadi-jadi. " ini paradoks demokrasi kita, publik berharap pejabat yang bersih dan tidak korup tapi permisif dengan money politik", terangnya saat diwawancarai (Senin, 11 februari 2019).
Mahasiswa Magister di STFI Shadra Jakarta ini mengaku sedih melihat situasi perpolitikan di daerahnya. "Di Dapil saya ( Dapil Kotabaru 2, red), saat anda akan bersosialisasi atau kampanye, pertama kali ditanyakan ada amplopnya apa tidak", terangnya lagi.
Padahal menurutnya lagi, " money politik itu kan bentuk paling primitif dari pembodohan politik", tegasnya dengan senyum kecut.
Lanjutnya, kedaulatan dan hak-hak demokratis rakyat yang nilainya tak terhingga itu ditukar dengan nominal uang yang tidak seberapa. " 200 ribu ditukar dengan ratusan milyar hingga triliunan uang yang ada di APBN dan APBD, itu pembodohan paling memalukan", tegasnya lagi.
Oleh karena itu, Pria yang aktif di lembaga kajian demokrasi ini berharap agar situasi itu segera dihentikan. "Komitmen anti korupsi dilihat dari seberapa besar penolakan seorang caleg terhadap money politik", tambahnya lagi.
"keteladanan Itu kuncinya. Caleg harus memberikan contoh bahwa ia tidak akan money politik untuk alasan apapun. Dari situlah kita berharap kedepan demokrasi kita akan lebh baik lagi", pungkasnya.
